Info Bimtek Pemerintahan

Program peningkatan kompetensi aparatur pemerintah dalam tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, pelayanan prima, dan harmonisasi peraturan daerah.

Tentang Bimtek Pemerintahan

Program Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemerintahan yang diselenggarakan oleh MTC Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Materi disusun berdasarkan perkembangan kebijakan terkini seperti Peraturan Pemerintah, Undang-Undang ASN, serta regulasi di bidang penanaman modal, penataan kelembagaan, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Melalui program ini, peserta diharapkan mampu memahami dan mengimplementasikan kebijakan pemerintahan secara tepat guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Ruang Lingkup Materi

  • Perizinan & Regulasi
  • Tata Kelola Pemerintahan
  • Pelayanan Publik
  • Hukum & Perundang-Undangan
  • Kearsipan & Dokumentasi
  • Perencanaan & Pengawasan
  • Digitalisasi & SPBE
  • Pengembangan SDM & Kelembagaan

Sasaran Peserta

  • Sekretariat Daerah (Setda)
  • Bagian Hukum dan Perundang-Undangan
  • Bagian Organisasi dan Kelembagaan
  • Bagian Kearsipan dan Dokumentasi
  • Inspektorat / APIP
  • BKD / BKPSDM
  • ASN Pusat & Daerah (PNS dan PPPK)
  • Pejabat Fungsional

Materi Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemerintahan

PERIZINAN DAN REGULASI
  1. Bimtek/Diklat Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) Sesuai Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025
  2. Bimtek/Diklat Mekanisme dan Tata Cara Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
  3. Bimtek/Diklat Strategi Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah
  1. Bimtek/Diklat Penguatan Tugas-Tugas ASN di Lingkup Kerja Sekretariat Daerah
  2. Bimtek/Diklat Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Provinsi dengan Kabupaten/Kota
  3. Bimtek/Diklat Penataan Nomenklatur dan Kelembagaan Perangkat Daerah
  4. Bimtek/Diklat Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016
  5. Bimtek/Diklat Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan Provinsi
  1. Bimtek/Diklat Peningkatan Pelayanan Prima (Service Excellent) Dalam Pelayanan Publik
  2. Bimtek/Diklat Konsepsi Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018
  3. Bimtek/Diklat Mewujudkan Sistem Good Governance dengan Pelayanan Publik Yang Prima

  1. Bimtek/Diklat Pedoman dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

  2. Bimtek/Diklat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

  3. Bimtek/Diklat Pelatihan Produk Hukum dan Prolegda serta Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif

  1. Bimtek/Diklat Korespondensi dan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah
  2. Bimtek/Diklat Pengelolaan Arsip Aktif dan Inaktif
  3. Bimtek/Diklat Manajemen Kearsipan dan Pengelolaan Pusat Arsip (Record Center)
  4. Bimtek/Diklat Pengelolaan Arsip Elektronik (E-Filing) Bagi Instansi Pemerintah
  1. Bimtek/Diklat Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
  2. Bimtek/Diklat Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terintegrasi
  3. Bimtek/Diklat Penilaian Maturitas SPIP dan Penilaian Risiko
  4. Bimtek/Diklat Manajemen Risiko (ISO 31000:2018)
  5. Bimtek/Diklat Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
  6. Bimtek/Diklat Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
  1. Bimtek/Diklat Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola TIK serta Penerapan SPBE
  2. Bimtek/Diklat Penilaian Kinerja dan Pengelolaan Jabatan Fungsional Berbasis e-Kinerja BKN
  3. Bimtek/Diklat Satu Data Indonesia dan Interoperabilitas Data Pemerintah Daerah
  4. Bimtek/Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis SIPD-RI
  5. Bimtek/Diklat Perlindungan Data Pribadi Bagi Instansi Pemerintah Sesuai UU No. 27 Tahun 2022
  1. Bimtek/Diklat Implementasi UU No. 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
  2. Bimtek/Diklat Reformasi Birokrasi Tematik dan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
  3. Bimtek/Diklat Peningkatan Kapasitas Serta Optimalisasi Tugas Fungsi dan Wewenang DPRD
  4. Bimtek/Diklat Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas Sekretariat DPRD
  5. Bimtek/Diklat Kerja Sama Daerah Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2018
  6. Bimtek/Diklat Tupoksi Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya
  7. Bimtek/Diklat Pengelolaan BUMD: Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas/Komisaris dan Direksi
  8. Bimtek/Diklat Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS)
  9. Bimtek/Diklat Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
  10. Bimtek/Diklat Penyusunan Dokumen Rencana Ruang dan Manajemen Pengelolaan Koperasi

*Materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi dan perkembangan regulasi terbaru.

Metode Pelaksanaan

  • Tatap muka (klasikal) di lokasi yang disepakati
  • Pelaksanaan secara daring (online) atau hybrid
  • Pemaparan regulasi dan kebijakan terbaru
  • Diskusi interaktif dan studi kasus
  • Sesi tanya jawab dengan narasumber

Output Kegiatan

  • Sertifikat Bimbingan Teknis (Bimtek)
  • Modul dan bahan ajar kegiatan
  • Dokumentasi pelaksanaan kegiatan
  • Peningkatan pemahaman dan kompetensi peserta
  • Rekomendasi teknis sesuai materi bimtek

Butuh Program Bimtek Pemerintah untuk Instansi Anda?

Hubungi MTC Indonesia untuk penyesuaian materi, jadwal, lokasi, dan metode pelaksanaan sesuai kebutuhan instansi pemerintah Anda.

Hubungi Kami via WhatsApp
Scroll to Top